Rajawali Global Service

  • 081119003441
  • (021) 29313344
  • Senin – Jumat : 8:00 – 17:00
Facebook Twitter Youtube Linkedin Whatsapp Instagram

SNI Pakaian Bayi: Cara, Biaya, dan Aturan di Marketplace

  • Mei 29, 2026
  • Posted by: admin
  • Categories: Artikel, JASA Pengujian Laboratorium
Tidak ada komentar
Seller UMKM pakaian bayi sedang mengemas produk berlabel SNI untuk dikirim ke pembeli dari marketplace.

SNI pakaian bayi sudah wajib sejak 2014 lewat Peraturan Menteri Perindustrian No. 07/M-IND/PER/2/2014, dengan standar teknis SNI 7617:2013. Namun selama bertahun-tahun, pengawasannya lebih banyak menyasar produsen besar dan importir. Akibatnya, banyak seller online satuan lolos dari radar.

Sejak akhir 2023, marketplace ikut wajib menegakkan aturan ini. Melalui Permendag No. 31 Tahun 2023, platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop harus memastikan seller-nya menayangkan bukti pemenuhan standar barang — termasuk sertifikat SNI untuk kategori tertentu.

Jadi, buat kamu yang jualan baju newborn, jumper, atau setelan bayi 0–36 bulan, ini wajib banget kamu pahami.

Kenapa Pakaian Bayi Wajib SNI?

Jawaban singkatnya: kulit bayi sangat sensitif, sementara bahan tekstil bisa mengandung zat berbahaya yang tidak kelihatan kasat mata.

SNI 7617:2013 mengatur tiga parameter utama yang wajib pakaian bayi penuhi:

  1. Bebas zat warna azo karsinogenik — beberapa pewarna tekstil murah bisa terurai jadi senyawa pemicu kanker.
  2. Kadar formaldehida terkontrol — produsen sering memakai zat ini supaya kain “anti-kusut”, tetapi formaldehida memicu iritasi dan alergi.
  3. Batas logam berat terekstraksi — misalnya timbal dan kadmium, yang bisa berpindah ke kulit bayi.

Selain itu, aturan ini berlaku untuk pakaian anak usia 0–36 bulan, baik produksi lokal maupun impor. Artinya, importir baju bayi dari China atau Thailand juga tidak bisa lolos dari aturan ini.

Apa yang Sebenarnya Berubah di Marketplace?

Pergeseran terbesar bukan di sisi aturan SNI-nya — itu sudah ada sejak 2014. Justru yang berubah adalah kewajiban marketplace untuk ikut menegakkannya.

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), seller wajib menayangkan bukti pemenuhan standar barang saat berjualan online. Bukti itu antara lain Nomor Pendaftaran Barang (NPB) atau sertifikat SNI untuk produk wajib SNI — dan pakaian bayi masuk kategori tersebut. Pasal 11 ayat (1) Permendag 31/2023 mengatur hal ini secara eksplisit.

Akibatnya, marketplace harus menyediakan mekanisme untuk menampung dan memverifikasi bukti tersebut. Berikut implementasi di masing-masing platform:

Shopee sudah punya halaman resmi di Seller Education Hub berjudul “Ketentuan Bukti Pemenuhan Standar Barang” (seller.shopee.co.id/edu/article/19552). Saat meng-upload produk yang masuk kategori wajib SNI, seller harus mengisi nomor pendaftaran atau sertifikat SNI. Selain itu, ada juga kolom nomor sertifikat halal untuk produk wajib halal, dan nomor registrasi K3L untuk produk terkait keamanan-keselamatan-kesehatan-lingkungan.

Tokopedia mensyaratkan sertifikat SNI untuk kategori-kategori tertentu, termasuk Ibu & Bayi, khususnya bagi seller yang ingin meraih status Official Store. Untuk seller reguler, kolom dokumen kepatuhan tersedia di seller dashboard.

TikTok Shop sebagai PMSE yang beroperasi di Indonesia juga tunduk pada Permendag 31/2023 yang sama. Namun, detail mekanisme spesifik kategori pakaian bayi di TikTok Shop belum banyak terdokumentasi di sumber resmi publik. Jadi, sebaiknya cek langsung di TikTok Shop Seller Center untuk panduan terbaru.

Soal sanksi pelanggar, Pasal 50 ayat (1) dan (2) Permendag 31/2023 mengaturnya mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha. Di sisi platform, konsekuensi praktisnya bisa berupa marketplace menolak produk saat upload, menurunkan listing, atau membekukan akun toko — sesuai kebijakan internal masing-masing.

Intinya, aturan dasarnya sudah jalan sejak akhir 2023, bukan kebijakan yang baru terbit kemarin. Kalau toko kamu masih aman tanpa SNI, itu bukan berarti aman selamanya — sistemnya memang membolehkan marketplace bertindak kapan saja.

Konsekuensi Konkret kalau Seller Belum SNI

Berikut risiko yang akan kamu hadapi sebagai seller pakaian bayi tanpa SNI:

  • Marketplace menolak produk saat upload atau menurunkan listing. Platform berhak menolak produk yang tidak melengkapi kolom bukti pemenuhan standar barang.
  • Sanksi administratif berdasarkan Permendag 31/2023. Mulai dari teguran tertulis, masuk daftar prioritas pengawasan, pemblokiran sementara, hingga pencabutan izin usaha bagi pelanggar persisten.
  • Marketplace bisa men-suspend akun toko. Kebijakan masing-masing platform umumnya memberikan sanksi bertahap untuk pelanggaran berulang.
  • Risiko hukum di luar marketplace. Memperdagangkan produk yang seharusnya SNI tapi tidak bersertifikat melanggar UU Perlindungan Konsumen dan UU Perindustrian, dengan potensi pidana dan denda.
  • Kalah saing dengan kompetitor yang sudah patuh. Konsumen — khususnya untuk produk bayi — semakin teliti soal label dan sertifikasi. Sebaliknya, seller yang sudah punya nomor SNI di listing-nya punya nilai tambah yang sulit ditiru tanpa sertifikat.

Cara Mengurus SNI untuk Pakaian Bayi — Step by Step

Banyak seller pemula mengira proses SNI itu rumit dan mahal sekali. Kenyataannya menengah: memang tidak murah, tetapi juga tidak semustahil yang kamu bayangkan kalau usahamu sudah berbadan hukum.

1. Pastikan legalitas usaha lengkap Pertama, kamu butuh NIB (Nomor Induk Berusaha) lewat OSS, ditambah dokumen perusahaan lainnya. Tanpa ini, proses SNI tidak bisa jalan.

2. Siapkan sampel produk dan informasi teknis Selanjutnya, siapkan komposisi bahan, supplier kain, dan detail proses produksi. Misalnya, kalau bahan baku kamu sudah dari supplier ber-SNI, ini sangat membantu.

3. Pilih Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang terakreditasi KAN Untuk pakaian bayi, contohnya Balai Besar Tekstil, Intertek, dan beberapa LSPro swasta lain yang Kemenperin tunjuk.

4. Uji laboratorium Lab akan menguji sampel untuk tiga parameter SNI (azo, formaldehida, logam). Selain itu, lab juga harus terakreditasi dan masuk daftar tunjukan Kemenperin.

5. Audit pabrik/produsen (untuk Tipe 5) Setelah itu, LSPro akan mengaudit konsistensi proses produksi.

6. Terbit SPPT SNI Akhirnya, setelah lolos, kamu akan menerima Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI. Nomor inilah yang nanti kamu input ke marketplace.

7. Daftarkan NPB lewat OSS Produk SNI wajib juga butuh Nomor Pendaftaran Barang.

Estimasi waktu: 4–8 minggu, tergantung antrian lab dan kelengkapan dokumen.

Estimasi biaya: Bervariasi cukup lebar — mulai belasan juta untuk satu model/artikel. Bahkan, setiap model baru biasanya butuh pengujian ulang. Inilah salah satu keluhan terbesar industri kecil-menengah.

Strategi buat Seller Kecil yang Belum Sanggup Sertifikasi Sendiri

Realita di lapangan: banyak seller pakaian bayi adalah UMKM dengan margin tipis. Sertifikasi puluhan juta per model jelas berat. Untungnya, ada beberapa jalan keluar yang realistis:

Pertama, beralih jadi reseller brand yang sudah ber-SNI. Daripada produksi sendiri tanpa sertifikat, kamu bisa jadi reseller resmi brand ber-SNI. Memang margin lebih kecil, tetapi listing aman.

Kedua, konsolidasi model produk. Daripada punya 50 desain dengan komposisi bahan berbeda-beda, fokus ke 5–10 model andalan dengan satu jenis kain. Sehingga, sertifikasi jadi lebih terjangkau karena pengujian per “artikel” (kombinasi bahan + jenis produk), bukan per desain visual.

Ketiga, gabung skema sertifikasi kolektif. Beberapa asosiasi dan kluster UMKM tekstil membuka skema sertifikasi bersama yang lebih murah. Misalnya, kamu bisa cek ke Dinas Perindustrian setempat atau asosiasi seperti API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia).

Keempat, pastikan bahan baku dari supplier ber-SNI. Memang ini tidak menggantikan sertifikat produk akhir, tetapi sangat menyederhanakan proses dan menurunkan risiko gagal uji.

Terakhir, jangan tergiur jasa “SNI cepat dan murah” yang tidak jelas. Sebaliknya, sertifikat palsu atau dari lembaga tidak terakreditasi justru bisa menjeratmu dalam masalah hukum yang lebih besar di kemudian hari.

Saatnya Naik Kelas!

Pengetatan aturan SNI di marketplace adalah sinyal bahwa era “jualan online tanpa urus apa-apa” sudah berakhir untuk kategori produk sensitif. Justru bagi seller yang sudah siap, ini adalah kesempatan: kompetitor abal-abal akan tersaring sendirinya, sehingga badge SNI di listing kamu jadi pembeda yang kuat.

Sebaliknya, bagi yang belum siap, dua-tiga bulan ke depan adalah waktu yang baik untuk mulai mengurus. Lebih baik begitu daripada panik saat marketplace sudah keburu menurunkan listing kamu.

Pada akhirnya, kalau bayi kita sendiri yang pakai, kita pasti maunya yang aman, kan? Buyer di luar sana juga punya logika yang sama.

Catatan: Aturan dan praktik enforcement di tiap marketplace dapat berubah. Selalu cek panduan resmi terbaru di Seller Center masing-masing platform.

Sumber referensi:

Regulasi:

  • Peraturan Menteri Perindustrian No. 07/M-IND/PER/2/2014 — pemberlakuan SNI wajib pakaian bayi: PDF di BPHN
  • Standar Teknis Tekstil: Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain — SISPK BSN
  • Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang PMSE — JDIH Kemendag | Versi BPK | PDF salinan lengkap
  • UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian — dasar hukum pemberlakuan SNI wajib dan sanksinya (Pasal 120)

Referensi pendukung dari Kementerian:

Marketplace:

Bagaimana kami membantu Anda?

Hubungi Team Ahli Kami, jangan ragu untuk bertanya, kami akan menjawab segala pertanyaan anda

Kontak