Kemasan Daur Ulang rPET: Syarat Aman Menurut BPOM 11/2026
- November 18, 2026
- Posted by: admin
- Category: Jasa Laboratorium Kemasan Pangan
Tren kemasan ramah lingkungan terus menguat. Banyak produsen minuman kini memakai botol rPET (recycled PET), sementara konsumen makin peduli pada jejak plastik dari belanjaan mereka. Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering terlewat: apakah kemasan dari bahan daur ulang aman bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman?
BPOM menjawab pertanyaan itu lewat Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kemasan Pangan. BPOM menetapkan aturan ini pada 23 Juni 2026, dan aturan ini mulai berlaku pada 30 Juni 2026. Peraturan ini menggantikan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019. Menariknya, aturan baru ini memuat bab tersendiri, yaitu Bab V, khusus tentang kemasan pangan dari bahan daur ulang.
Artikel ini mengulas apa saja syarat keamanannya, bagaimana kaitannya dengan standar industri, serta langkah yang perlu pelaku usaha siapkan sebelum tenggat tiba.
Apa Itu Kemasan Pangan dari Bahan Daur Ulang?
Pasal 9 Peraturan BPOM 11/2026 mendefinisikan kemasan pangan dari bahan daur ulang sebagai kemasan yang berasal dari bahan kemasan pangan bekas pakai. Bahan itu kemudian menjalani pemrosesan ulang sehingga bisa kembali berfungsi sebagai kemasan pangan dan memenuhi persyaratan keamanan.
Dengan kata lain, regulasi ini tidak sekadar membolehkan plastik bekas masuk kembali ke rantai pangan. Sebaliknya, BPOM menuntut proses daur ulang yang mampu membersihkan kontaminan hingga level aman. Contoh paling umum adalah rPET, yakni PET daur ulang dari botol minuman bekas. Selain PET, prinsip yang sama juga berlaku untuk bahan daur ulang lain, misalnya kertas dan karton daur ulang atau logam daur ulang.
Mengapa rPET Jadi Sorotan?
PET termasuk plastik yang paling banyak orang daur ulang di Indonesia. Botolnya mudah terkumpul, nilai jualnya tinggi, dan resinnya bisa kembali menjadi botol baru. Karena itu, banyak produsen minuman menjadikan rPET sebagai andalan program keberlanjutan.
Meski begitu, plastik bekas membawa risiko yang tidak dimiliki plastik baru (virgin). Selama masa pakainya, botol bekas bisa menyerap zat dari isi sebelumnya atau dari lingkungan. Konsumen bahkan kadang memakai botol bekas untuk menyimpan bahan non-pangan, seperti oli, pestisida, atau sabun. Jika proses daur ulang tidak menghilangkan zat-zat tersebut, zat itu dapat berpindah ke pangan baru. BPOM menyebut perpindahan ini sebagai migrasi.
BPOM sendiri sudah lama mengingatkan risiko ini. Dalam penjelasan publik tentang kantong plastik kresek, BPOM mencatat bahwa sebagian besar kresek berasal dari plastik daur ulang yang sumbernya tidak jelas. Oleh sebab itu, BPOM mengimbau masyarakat agar tidak memakai kresek daur ulang untuk mewadahi langsung pangan siap santap.
Syarat Keamanan Kemasan Daur Ulang Menurut Peraturan BPOM 11/2026
Bab V Peraturan BPOM 11/2026 memuat dua pasal inti, yaitu Pasal 9 dan Pasal 10. Kedua pasal ini menghubungkan kemasan daur ulang dengan seluruh ketentuan keamanan dalam peraturan. Berikut rinciannya.
1. Proses produksi wajib mengikuti cara produksi kemasan daur ulang yang berlaku
Pasal 9 ayat (2) mewajibkan penggunaan kemasan daur ulang untuk mengikuti ketentuan cara produksi kemasan pangan dari bahan daur ulang sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya, kemasan daur ulang tidak cukup hanya lolos uji di akhir. Produsen juga harus membuktikan bahwa proses daur ulangnya terkendali sejak bahan baku masuk.
Untuk resin PET, acuan cara produksi ini kini tersedia lewat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4607 Tahun 2025 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Resin PET Daur Ulang. Kami membahasnya lebih lanjut di bagian berikutnya.
2. Bahan kemasan tetap wajib memenuhi syarat yang sama dengan kemasan baru
Pasal 10 menegaskan bahwa kemasan dari bahan daur ulang tetap wajib memenuhi ketentuan bahan kemasan pangan dan zat kontak pangan. Jadi, label “daur ulang” tidak memberi keringanan apa pun. rPET harus memenuhi persyaratan plastik yang sama dengan PET virgin.
Peraturan ini membagi bahan kemasan pangan ke dalam tujuh kelompok, yaitu plastik, karet dan elastomer, kertas dan karton, keramik, gelas, logam dan paduan logam, serta multilapis. Setiap kelompok memiliki persyaratan sendiri yang tercantum dalam lampiran.
3. Hanya zat kontak pangan yang aman yang boleh ada
Peraturan BPOM 11/2026 tetap memakai sistem daftar positif (positive list). Lampiran III memuat 117 zat dengan batas migrasi (Tabel A), termasuk BPA, BPS, BADGE, dan beberapa ftalat, serta 1.308 zat tanpa batas migrasi (Tabel B). Sebaliknya, Lampiran IV melarang 142 zat.
Bagi produsen kemasan daur ulang, ketentuan ini sangat krusial. Bahan bekas bisa membawa zat yang tidak sengaja ditambahkan (non-intentionally added substances/NIAS), misalnya sisa tinta, perekat label, atau kontaminan dari penyalahgunaan botol. Karena itu, produsen perlu memastikan proses dekontaminasi mampu menekan zat-zat tersebut, terutama yang masuk daftar terlarang.
4. Batas migrasi wajib terbukti lewat pengujian
Bahan kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan wajib memenuhi persyaratan batas migrasi. Peraturan ini mengenal dua jenis migrasi:
- Migrasi total, yakni jumlah seluruh zat yang berpindah dari kemasan ke pangan, tanpa membedakan berbahaya atau tidak.
- Migrasi spesifik, yakni jumlah zat tertentu yang berpindah dan berpotensi membahayakan kesehatan.
Untuk plastik, termasuk rPET, BPOM mewajibkan uji migrasi total dan uji migrasi spesifik. Lampiran I memuat angka batasnya. Selain itu, Kepala BPOM menetapkan penahapan pemenuhan batas migrasi tertentu berdasarkan kajian risiko.
Untuk memastikan rPET Anda memenuhi batas tersebut, pertimbangkan [Link internal RajawaliLab: layanan uji migrasi total dan spesifik kemasan pangan].
5. Bahan atau zat baru wajib melalui pengkajian BPOM
Bagaimana jika teknologi daur ulang Anda memakai zat kontak pangan yang belum masuk daftar BPOM? Pasal 11 menyediakan mekanisme pengkajian keamanan. Pelaku usaha mengajukan permohonan dengan melampirkan data bahan kemasan atau zat kontak pangan beserta hasil uji kemasan. Formulir permohonannya tercantum dalam Lampiran VI.
Daur Ulang vs Guna Ulang: Jangan Tertukar
Peraturan BPOM 11/2026 juga mengatur kemasan guna ulang (reusable) dalam Bab IV. Keduanya sama-sama mendukung ekonomi sirkular, tetapi konsep dan syaratnya berbeda.
| Aspek | Kemasan Guna Ulang (Bab IV) | Kemasan dari Bahan Daur Ulang (Bab V) |
|---|---|---|
| Konsep | Kemasan yang sama dipakai berulang kali, misalnya galon isi ulang | Kemasan bekas diproses ulang menjadi bahan kemasan baru, misalnya botol rPET |
| Dasar hukum | Pasal 8 | Pasal 9 dan Pasal 10 |
| Fokus syarat | Kemasan tetap memenuhi batas migrasi selama dipakai berulang | Proses produksi daur ulang terkendali dan produk akhir memenuhi syarat bahan serta zat kontak pangan |
| Pengujian khusus | Plastik guna ulang wajib menjalani uji migrasi berulang sesuai Lampiran V | Uji migrasi sesuai jenis bahan, ditambah validasi proses daur ulang |
Kaitan dengan GMP Kemenperin dan SNI Resin PET Daur Ulang
Karena Pasal 9 merujuk pada “cara produksi”, produsen rPET perlu memahami aturan di luar BPOM. Kementerian Perindustrian menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4607 Tahun 2025 pada 8 Oktober 2025. Keputusan ini mengatur Cara Produksi yang Baik (GMP) untuk resin PET daur ulang bagi kemasan pangan. Beberapa poin pentingnya antara lain:
- Seleksi bahan baku. Botol PET bekas tidak boleh berasal dari kemasan produk yang mengandung alergen. Selain itu, produsen wajib menyusun spesifikasi bahan baku secara rinci dan mengkajinya secara berkala.
- Dekontaminasi bertahap. Proses mencakup pencucian alkali, lalu tahap super-clean seperti Solid State Polycondensation (SSP) atau penguapan vakum untuk menekan kontaminan hingga level aman.
- Validasi proses. Produsen wajib memvalidasi proses saat pengembangan, saat bahan baku berubah, dan saat proses dimodifikasi.
- Mutu produk. Resin harus memenuhi SNI 8424:2023 tentang Resin PET Daur Ulang. Informasi standar ini bisa Anda telusuri melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN).
- Laboratorium kompeten. Pengujian parameter kritis harus berlangsung di laboratorium terakreditasi atau yang menerapkan ISO/IEC 17025. Anda dapat mengecek status akreditasi laboratorium melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- Ketertelusuran dan penarikan. Setiap batch harus tertelusur ke pemasok dan ke pelanggan. Selanjutnya, produsen wajib menjalankan simulasi penarikan produk minimal sekali setahun.
Sementara itu, aturan pelabelan plastik kemasan pangan juga tetap relevan. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang mewajibkan kemasan pangan plastik mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang.
Pelajari lebih lanjut tentang sertifikasi produk di RawawaliLab.
Tenggat Penyesuaian dan Sanksi
Pasal 13 memberi waktu penyesuaian paling lambat 12 bulan sejak peraturan diundangkan bagi kemasan pangan yang sudah beredar. Dengan demikian, pelaku usaha perlu tuntas menyesuaikan diri sekitar 30 Juni 2027. Namun, persyaratan batas migrasi yang berlaku bertahap berdasarkan kajian risiko mengikuti jadwal tersendiri dari Kepala BPOM.
Di sisi lain, Pasal 12 mengatur sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan bahan kemasan, zat kontak pangan, kemasan guna ulang, maupun kemasan dari bahan daur ulang. Akibatnya, produk bisa tertahan di pasar, sehingga merugikan reputasi sekaligus arus kas perusahaan.
BPOM juga terus menyosialisasikan aturan ini, termasuk lewat peluncuran regulasi berbasis sains pada 30 Juli 2026 serta penyusunan pedoman implementasi dan keputusan penahapan batas migrasi.
Checklist Kepatuhan bagi Pelaku Usaha
Sebelum beralih ke kemasan rPET atau bahan daur ulang lain, lakukan langkah berikut:
- Petakan material. Catat jenis bahan, persentase kandungan daur ulang, dan fungsi kemasan, misalnya kontak langsung, pengisian panas (hot filling), atau penyimpanan dingin.
- Minta dokumen dari pemasok resin. Mintalah bukti penerapan GMP, sertifikat SNI 8424:2023, hasil validasi proses dekontaminasi, dan data ketertelusuran batch.
- Cocokkan zat kontak pangan. Pastikan semua zat penyusun ada di Lampiran III dan tidak ada yang masuk daftar terlarang di Lampiran IV.
- Uji migrasi di laboratorium terakreditasi. Lakukan uji migrasi total dan spesifik sesuai simulan, suhu, dan waktu kontak yang mewakili kondisi penggunaan nyata.
- Ajukan pengkajian bila perlu. Jika ada zat baru, siapkan permohonan pengkajian keamanan ke BPOM.
- Perbarui izin edar. Perubahan material kemasan bisa memengaruhi data registrasi produk, jadi periksa kewajiban perubahan izin edar.
- Jadwalkan uji berkala. Pasokan bahan daur ulang bisa bervariasi antarbatch, sehingga uji rutin membantu menjaga konsistensi.
Butuh bantuan menyusun rencana pengujian? Simak panduan berikut.
Tips untuk Konsumen
Konsumen juga bisa ikut menjaga keamanan pangan. Pertama, pilih produk berkemasan yang memiliki izin edar BPOM dan logo tara pangan. Kedua, jangan memakai ulang botol sekali pakai untuk menyimpan bahan kimia rumah tangga, karena praktik ini memperbesar risiko kontaminasi jika botol masuk ke rantai daur ulang. Terakhir, hindari membungkus makanan siap santap langsung dengan kresek berwarna yang asal-usulnya tidak jelas.
Mulai dari Sekarang
Peraturan BPOM 11/2026 membuka jalan bagi kemasan daur ulang seperti rPET, tetapi dengan syarat tegas. Pada intinya, BPOM menuntut tiga hal: proses daur ulang yang terkendali, bahan dan zat kontak pangan yang sesuai daftar, serta bukti uji migrasi yang sah. Dengan demikian, keberlanjutan dan keamanan pangan bisa berjalan beriringan.
Tenggat Juni 2027 memang masih beberapa bulan lagi. Namun, pengujian, pengurusan dokumen, dan penyesuaian izin edar butuh waktu. Karena itu, mulailah dari sekarang.